Palembang, Nakulanews.id – Tim gabungan Ditreksrimum dan Bid Propam Polda Sumsel sampai ini masih melakukan pencarian oknum anggota Polres Lubuk linggau berinisial Aiptu FN.

Oknum polisi tersebut telah melakukan penganiayaan dua orang debt collector (DC) yang hendak menarik paksa mobil miliknya di areal mal PSX, Sabtu, 23 Maret 2024.

Video kejadian penganiayaan menggunakan senjata softgun dan sajam oleh oknum polisi tersebut menjadi atensi Kapolda Sumsel, Irjen A Rachmad Wibowo SIK.

Ini disampaikan Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Sunarto yang menggelar konferensi pers bersama Direskrimum Kombes M Anwar Reksowidjojo dan Kabid Propam Kombes Agus Halimudin, Minggu sore (24/3/2024).

Sementara itu dalam Direskrimum Polda Sumsel Kombes M Anwar Reksowidjojo menyebutkan 

Pelaku atas nama FN anggota SPKT Polres Lubuk Linggau Polda Sumsel. Menurut Anwar Kronologi singkat kejadian pada saat korban bersama komplotan debtcollector sedang berada di parkiran PS mall mendapati ada 1 unit mobil toyota avanza yang menggunakan nopol palsu. 

“Korban bersama kawannya berbicara mengenai masalah mobil yang di gunakan oleh pelaku kemudian terjadi cekcok, bersitegang antara korban dan pelaku. Pelaku yang merasa tidak senang kemudian berupaya menabrakkan mobilnya. Sejurus kemudian, pelaku keluar dari dalam mobil langsung mengeluarkan sepucuk senjata softgun dari pinggang dan langsung mengarahkan ke korban ROBERT JS, akan tetapi tidak mengenai korban kemudian pelaku langsung memukul korban menggunakan gagang softgun tersebut dan mengenai kepala bagian kiri.

Pelaku kembali ke dalam mobil dan mengambil senjata tajam jenis sangkur kemudian mengejar korban lain DEDDY Z dan menembaknya mengenai tangan sebelah kanan yang membuatnya terjatuh dan kemudian dianiaya menggunakan sajam oleh pelaku mengakibatkan luka tusukan 4 tempat dileher atas, punggung dan lengan.

Kedua korban langsung di bawa ke rumah sakit siloam dan saat ini dalam perawatan intensif, sementara pelaku langsung melarikan diri dan saat ini kita lakukan upaya persuasif, pendekatan kepad keluarga agar segera menyerahkan diri,” ujar Kombes Anwar.

Alumni Akpol 1993 tersebut mengatakan Timnya bersama Propam, Polrestabes Palembang dan Polres Lubuk Linggau sedang melakukan pencarian pelaku dan melakukan pendalaman kasus tersebut.

“Tim kita dari Ditkrimum, Bid Propam dan Polres Lubuk Linggau, termasuk juga dari Polrestabes Palembang sedang kejar ini pelaku, kita himbau juga segera menyerahkan diri agar masalahnya menjadi terang. Kita lakukan pemeriksaan saksi saksi dan juga pelajari melalui kamera CCTV yang ada di lokasi. Kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan transparan dan objektif, selain itu kita mengharapkan kerjasama dan kooperatifnya pihak keluarga sehingga permasalahan ini cepat terselesaikan,” tandasnya. (Nopi) 

nakulanews.id , JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta mengapresiasi pencapaian yang telah diraih oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sebagai Top Pembina BUMD 2024 yang diberikan oleh majalah Top Business bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA).

Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta, Ari Aprian Harahap, menyatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada Heru adalah bukti atas dedikasi serta kinerja gemilang yang telah ditunjukkan selama menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

“Dari awal, kami telah memiliki keyakinan yang kuat atas kemampuan dan integritasnya. Penghargaan ini adalah bukti bahwa karya dan dedikasi yang telah diberikan oleh Pj Gubernur sangatlah nyata,” kata Ari di Jakarta, (24/03/2024).

Lebih lanjut, Ari menekankan bahwa kinerja Heru telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat DKI Jakarta. “Kami melihat secara langsung bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh beliau mampu memberikan solusi konkret atas berbagai masalah yang dihadapi oleh warga Jakarta,” tambahnya.

Dia pun mengatakan prestasi yang diraih oleh Heru harus menjadi inspirasi bagi para pemuda dan mahasiswa khususnya asal Jakarta untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa.

“Kami berharap agar semangat dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Heru Budi bisa menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin masa depan,” ujarnya.

Walaupun, Dia tak memungkiri bahwa masih ada beberapa persoalan yang belum dapat dikerjakan dengan maksimal oleh Heru Budi selamat menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta.

“Kita harus akui bahwa memang di beberapa aspek masih ada kekurangan beliau, tapi bukan berarti kita juga jadi tutup mata dengan kinerja positif yang sudah beliau lakukan,” tandasnya.

Sebagai informasi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dinobatkan sebagai Top Pembina BUMD 2024. Penghargaan itu diberikan oleh majalah Top Business bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun selain Heru, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mampu meraih sejumlah penghargaan untuk lima BUMD lainnya, yaitu: Perumda PAL Jaya mendapatkan Top BUMD Awards 2024 Aneka Usaha Bintang 5, dengan Top CEO BUMD 2024 Aris Supriyanto. Kedua, Perumda Pembangunan Sarana Jaya Top BUMD Awards 2024 Aneka Usaha Bintang 4, dengan TOP CEO BUMD 2024 Andira Reoputra.

PT Transportasi Jakarta Top BUMD Awards 2024 Aneka Usaha Bintang 5, dengan TOP CEO BUMD 2024 Welfizon Yuza, PT LRT Jakarta TOP BUMD Awards 2024 Aneka Usaha Bintang 5, dengan TOP CEO BUMD 2024 Hendri Saputra, dan PT Jakarta Tourisindo, Top BUMD Awards 2024 Aneka Usaha Bintang 4, dengan TOP CEO BUMD 2024 Yunn Bali Mohammad Yusuf.

Mukomuko, Nakulanews.id – Konflik Dalam Pusaran Opini Dan Isu Kepntingan, NGO Bengkulu Curigai Ada Dalang Yang Bermain Dibelakang. Minggu ( 24/03/2024).

Banyaknya dan beragam kasus yang semakin hari semakin menjadi perhatian banyak pihak untuk melihat fakta apa yang sesungguhnya terjadi dibalik berbagai konflik yang saat ini melilit Perusahaan sebagai investor daerah oleh beberapa orang atau kelompok dalam penguasaan lahan yang bukan haknya.

Selama ini konflik-konflik yang sering terjadi antara Perusahaan perkebunan selaku pemilik resmi izin penguasaan lahan dengan beberapa oknum yang mengatas namakan Masyarakat petani, Kelompok dan Komunitas tertentu, seringkali menjadi kusut, ketika pengambil kebijakan saat menentukan keputusan dihadapkan pada alasan kemanusiaan dan penggunaan isyu sentral konflik agraria sebagai landasan dan kambing hitam untuk menarik simpati berbagai pihak.

Selain itu, hal ini juga dilakukan para oknum ini untuk menciptakan isyu penyesatan terhadap publik dengan menempatkan mereka sebagai objek yang terzalimi dan teraniaya, padahal ini hanyalah opini dan cara membalikan fakta untuk menguasai lahan Perusahaan yang berdokumen lengkap menjadi milik mereka dengan cara yang mudah tanpa membeli dan bekerja.

Fakta ini adalah hasil survei dan kajian melalui investigasi yang dilakukan oleh beberapa Lembaga dan pemerhati sosial yang dilakukan baru-baru ini untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan pihak manakah yang diuntung dan dirugikan dalam konflik ini.

Aurego Jaya, S.Sos Koordinator dari TIM ini menjelaskan, “Diantara beberapa sampel konflik terdahulu sebagai kajian dan investigasi terbaru ini dilakukan terhadap Konflik yang terjadi di Perusahaan PT. Daria Dharma Pratama terhadap kasus gugatan Perusahaan kepada 3 orang tergugat yang disangkakan telah merugikan Perusahaan beberapa hari yang lalu dinyatakan bersalah oleh PN Mukomuko.

Fakta diatas menjelaskan kalau beberapa konflik yang terjadi adalah bagian dari managemen konflik yang sengaja diciptakan baik oleh personal pelaku atau kelompok dan komunitas, untuk mendapatkan keuantungan tertentu.

Bukti ini diperkuat dengan hasil dari setiap persidangan dan gugatan yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap mereka dipengadilan selalu dimenangkan pihak perusahaan dengan pembuktian dokumen yang sah secara hukum dan Legal.

Diperkuat pula dengan pengakuan dari para oknum ini disetiap kasus yang disidangkan didepan majelis persidangan, bahwa mereka mengaku memang lahan tersebut bukan milik mereka, serta tanaman didalamnyapun bukanlah hasil tanaman mereka, sebagaimana pengakuan ini diperkuat dengan tidak sanggupnya mereka memberikan bukti dokumen selembarpun didepan pengadilan.

Serta hal lain seperti antribut Kelompok tani dari para oknum ini setelah di investigasi bukan pula milik mereka dan tidak memiliki Badan Hukum secara Legal, begitupun dengan domisili mereka bukanlah warga atau Masyarakat setempat sebagaimana pengakuan mereka dihadapan publik. 

Dalam Investigasi ini pula didapati fakta seluruh Dokumen yang diperlihatkan berhubungan dengan lahan yang dianggap berkonflik adalah Dokumen lengkap yang sah secara hukum dan perundang-undangan, bahkan sudah diterbitkan sejak Tahun 1986 melalui beberapa kali proses perpanjangan dan hingga sekarang masih atas nama HGU milik Perusahaan.

Perusahaan juga dimintai keterangan berhubungan dengan sosialisasi, Pendekatan dan komunikasi terhadap Masyarakat Desa penyangga, didapati pula fakta sebagaimana pengakuan pihak Management soal toleransi dan sosialisasi secara persuasif senantiasa dilakukan setiap ada masalah dengan pihak luar, yang disertai dengan sejumlah Dokumentasi baik berupa MOU kesepahaman maupun foto penyerahan dana CSR pada sejumlah Desa, serta bantuan langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan terhadap Masyarakat penyangga.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Serami Baru yang juga adalah mantan Kades setempat Indra, mengaku kalau selama ini Desanya mejalin hubungan baik dengan pihak Perusahaan PT. DDP, dengan saling mengsuport dalam semua aktifitas hingga saat ini, beliau justru sagat geram dengan 3 oknum yang mengaku warga serami baru, yang melakukan tindak pidana diwilayahnya, sehingga menghwatirkan baginya bisa merusak hubungan Desanya dengan Perusahaan yang telah banyak membantu Desa Serami Baru itu.

Pada kesimpulan dijelaskan, konflik yang selama ini di isukan sebagai konflik Agraria atau apapun nama konflik yang diopinikan diranah publik, baik yang mengatas namakan Masyarakat secara umum dan luas maupun atas nama kelompok maupun komunitas tidak lah benar, melainkan ini hanyalah gangguan dari beberapa oknum orang, yang didalamya juga adalah mantan karyawan Perusahaan sebelumnya yang mengaku kelompok petani untuk menguasai lahan Perusahaan secara Ilegal, yang dilakukan secara terstruktur dan massive.

“Sebab Konflik pertanahan itu jika dilihat dari pandangan hukum adalah, penguasaan lahan secara bersama-sama, dan kedua belah pihak sama-sama pula memiliki dokumen yang sah secara Hukum, dan kemudian bersama-sama dibawa keruang persidangan untuk mencari kebenaran, serta berdampak pada nilai ekonomi, sosial dan Budaya apa bila dibiarkan, itu dasar Konflik agraria”, ujarnya. (Nopi) 

nakulanews.id, Jakarta – Hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat (22/03) dini hari, menyebabkan kenaikan status Pintu Air Pulo Gadung pada pukul 05.00 WIB menjadi Siaga 3 (Waspada) dan kenaikan Pos Angke Hulu pada pukul 07.00 WIB menjadi Siaga 3 (Waspada), serta terjadinya genangan di sejumlah wilayah DKI Jakarta.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat genangan secara total dari Jumat (22/03) pagi hari sampai Sabtu (23/03) pukul 08.00 WIB telah terjadi genangan di 55 RT atau 0.18% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta dan 30 Ruas Jalan Tergenang. Namun, per Sabtu (23/3) pagi ini hanya sembilan RT yang masih terjadi genangan.

“Alhamdulillah berkat sinergi dari sejumlah Perangkat Daerah, titik genangan di Jakarta bisa berkurang drastis di Sabtu (23/3) pagi ini,” ungkap Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Berdasarkan grafik yang telah dibuat dari data yang dihimpun BPBD Provinsi DKI Jakarta, jumlah RT terdampak yang tertinggi terjadi pada hari Jumat (22/3), pukul 18:00 WIB dengan 39 RT terdampak. Namun, dalam waktu enam jam jumlah RT terdampak sudah berkurang sepertiganya yaitu tinggal 13 RT.

“Saya mengapresiasi kepada semua petugas yang telah bekerja keras sehingga dalam waktu enam jam sejumlah genangan sudah surut,” lanjut Pj. Gubernur Heru.

BPBD mengungkapkan bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanganan genangan akibat hujan yang turun kemarin. “Kami terus melakukan update data per jam, kemudian disampaikan ke sejumlah perangkat daerah lain untuk bisa segera dilakukan penanganan. Kami berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan penyedotan genangan,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Isnawa Adji.

BPBD juga meneruskan informasi kepada kecamatan dan kelurahan. “Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dioptimalkan untuk memastikan saluran mikro dan tali-tali air berfungsi dengan baik,” sambung Adji.

Terhadap warga yang terdampak dipastikan telah mendapatkan bantuan. “Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan, dan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk penanganan pengungsi,” pungkas Adji.

Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

nakulanews.id , Jakarta – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Provinsi DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Pj. Gubernur DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Rabu (20/03/2024).

Kedatangan Ketua DPD AWPI Provinsi DKI Jakarta, Abdul Haris, S.I.P., MT. Kwi didampingi Wakil Bendahara Sugianto dan Bidang Humas D.M. Pertiwi diterima langsung oleh oleh Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta Koharudin, didampingi Jajarannya Id Sabilah dan M. Adam di ruang R. EIS, Gedung Balaikota Graha Ali Sadikin Lt. 3, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Provinsi DKI Jakarta.

Pada kesempatan itu, Koharudin mengatakan terkait surat permohonan audensi DPD AWPI DKI Jakarta, Pj Gubernur mendisposisikan ke Dinas Kominfotik, pesan beliau menyampaikan permohonan maaf terkait belum bisa ketemu langsung dengan teman-teman AWPI, karena ada sesuatu dan lain hal berkenan dengan tugas lain yang sudah diagendakan,” ujarnya.

Selain itu, Pj Gubernur dalam hal ini menyambut baik audiensi DPD AWPI Provinsi DKI Jakarta dan mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Definitif dan kepengurusan baru DPD AWPI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2029.

“Kami senang hari ini pengurus DPD AWPI Provinsi DKI Jakarta bisa bersilaturahmi dengan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta” kata Koharudin dalam audiensi tersebut.

Dalam audiensi itu, Koharudin juga menyampaikan, pihaknya selalu terbuka membangun komunikasi dengan teman-teman media, wartawan, organisasi profesi wartawan termasuk AWPI dan yang lainnya untuk menjalin sinergitas dan bekerjasama dalam hal menyampaikan informasi dan pemberitaan seputar pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sebab menurutnya, tanpa dukungan semua pihak, pembangunan yang ada di Provinsi DKI Jakarta tidak akan maju dan berkembang dengan cepat.

Lanjut, Koharudin mengatakan terkait seperti apa koordinasi peliputannya, kami sudah ada koordinator liputan yang bisa dikoordinasikan dengan AWPI nantinya, termasuk dalam hal kerjasama media, ia mengatakan media harus terdaftar di LPSE dan kami juga akan melihat peminat atau pembaca media tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD AWPI Provinsi DKI Jakarta Abdul Haris mengucapkan terima kasih, kami diterima dengan baik dalam audensi dan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk diketahui, AWPI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, siap untuk menjalin sinergitas dan bekerjasama dalam membangun komunikasi kemitraan dan ikut berperan membangun Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu program kerja DPD AWPI Provinsi DKI Jakarta saat ini, memahamkan kepada seluruh anggota AWPI untuk meningkatkan kualitas wartawan melalu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai standarisasi menjadi wartawan yang profesional,” papar Haris

“Semua kita jalin komunikasi, AWPI tidak akan bisa sendiri tanpa dukungan pihak lain, termasuk dukungan pemerintah dan masyarakat, jadi kita perlu jalin hubungan kerjasama yang baik,” terang Haris.

Kemudian, Haris menjelaskan bahwa AWPI Provinsi DKI Jakarta sudah 4 tahun keberadaannya, ada ratusan wartawan yang tergabung didalamnya dengan beberapa media cetak maupun online, yang tugasnya sesuai dengan tupoksi kita sebagai wadah organisasi profesi wartawan sekaligus kita menjalankan fungsi kontrol untuk semata-mata membangun kota Jakarta.

Haris berharap kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bisa lebih terbuka didalam menyampaikan keterbukaan informasi, kehadiran AWPI untuk wadah publikasi dalam menyampaikan informasi dan pemberitaan kepada khalayak umum,” harapnya.

Haris menambahkan, bahwa peran pers sebagai pilar demokrasi keempat. “Pers berperan besar dalam fungsi kontrolnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif,” pungkasnya.

*(Sumber : Rilis resmi DPD AWPI Provinsi DKI Jakarta)*