Nakulanews Baturaja, Sekitar ratusan warga Desa Tanjung Kemala, yang terletak di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan, hari ini mendatangi Kantor Camat Baturaja Timur. Mereka melakukan aksi damai dengan tujuan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten OKU untuk membatalkan penunjukan dan pelantikan Penjabat (PJ) Kepala Desa Tanjung Kemala. Aksi ini berlangsung pada Selasa, 21 Januari 2025, sekitar pukul 08. 30 WIB.
Aksi damai ini dilatarbelakangi oleh minimnya respon dari pihak Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terkait surat penolakan yang diajukan perwakilan masyarakat pada hari Senin, 20 Januari 2025. Surat tersebut mengungkapkan penolakan terhadap rencana pelantikan PJ Kepala Desa yang dijadwalkan berlangsung hari ini, tanpa adanya musyawarah sebelumnya dengan masyarakat, dan terkesan mendadak.Para demonstran membawa mobil komando yang dilengkapi pengeras suara untuk menyampaikan orasi, serta menggelar spanduk dengan berbagai tuntutan yang mengungkapkan penolakan terhadap pelantikan PJ Kepala Desa Tanjung Kemala yang dinilai tidak melalui proses musyawarah.
“Kami warga Desa Tanjung Kemala menolak pelantikan Ahmad Basil sebagai PJ Kades, karena tidak ada musyawarah sebelumnya dan prosesnya terasa dadakan,” ujar koordinator aksi.
Kedatangan ratusan warga ini dikawal oleh personel kepolisian dari Polres OKU dan Polsek Baturaja Timur. Mereka diterima oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam), yang terdiri dari Camat Baturaja Timur Khairuddin Albar, S. STP, M. Si, Kapolsek Baturaja Timur AKP Haryanto, SH, Perwakilan Danramil 403-12/Baturaja Kapten Inf Surasa, serta Kadin PMD Kab OKU Nanang Nurzaman.
Melalui koordinator aksi, Aldian Saputra, Ali Fatullah, dan Dasril, mereka menyampaikan empat poin tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten OKU melalui Forkompimcam, sebagai berikut:
1. Batalkan pelantikan PJ Kepala Desa Tanjung Kemala karena tidak ada musyawarah.
2. Lebih baik ada Pelaksana Harian (Plh) daripada PJ Kepala Desa.
3. Kami menuntut pemilihan PAW (Pergantian Antar Waktu) PJ, bukan penunjukan Kepala Desa.
4. Kami menginginkan asas musyawarah mufakat.
Dalam orasinya, para demonstran menegaskan penolakan terhadap pelantikan PJ Kades Tanjung Kemala dan menuntut pemilihan PAW sebagai solusi yang lebih tepat. “Kami tidak mau dipimpin oleh PJ Kades. Kami ingin pemilihan PAW, bukan sekadar penunjukan PJ Kepala Desa,” tegas koordinator aksi.
Salah seorang perangkat desa mengungkapkan keterkejutannya terkait pergantian ini. “Kami cukup terkejut karena tidak ada musyawarah atau sosialisasi sebelumnya. Tiba-tiba PJ Kades diganti,” ujarnya.
Public diketahui bahwa PJ Kades seharusnya menjabat hingga terpilihnya kepala desa definitif. Namun, fakta yang terungkap hari ini menunjukkan adanya pergantian yang sepihak, menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Situasi sempat memanas antara para demonstran dan Pihak BPD, tetapi situasi tersebut dapat dikendalikan berkat kesigapan pihak keamanan yang ada.
Menanggapi tuntutan aksi tersebut, Camat Baturaja Timur dan Kadin PMD OKU meminta izin untuk melakukan koordinasi dengan PJ Bupati OKU. Akhirnya, diadakan musyawarah antara Pemkab OKU dan perwakilan warga di Rumah Dinas Bupati OKU.
Dari hasil pertemuan itu, PJ Bupati OKU mengabulkan tuntutan warga Tanjung Kemala untuk membatalkan pelantikan PJ Kades dan menunjuk Sekdes sebagai Pelaksana Harian (PLH), dengan waktu satu minggu untuk menyusun tiga nama calon PJ Kades hasil musyawarah desa yang akan dipilih oleh PJ Bupati.
Setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa (PJ Kades), ia akan mempersiapkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa yang diinginkan oleh warga Desa Tanjung Kemala.
Aksi massa mendapat pengawalan dan keamanan oleh personel Polres OKU, Polsek Baturaja Timur, Koramil 403-12/Kota Baturaja, serta Satpol PP OKU, Kegiatan Aksi berlangsung dengan aman dan tertib.
