Rabu, November 5, 2025

Buy now

spot_img

Realisasikan Program Inpres Jalan Daerah 2025, Kementerian PU Libatkan Tenaga Kerja Lokal

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara bertahap terus mempercepat penanganan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperbaiki kualitas jalan daerah, memperkuat rantai pasok nasional di sektor pangan. Program ini juga melibatkan puluhan ribu tenaga kerja lokal.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa fokus penanganan IJD tahun 2025 tidak hanya untuk meningkatkan konektivitas, tetapi juga untuk memastikan akses transportasi menuju sentra-sentra produksi pangan menjadi lebih lancar dan efisien.

“Inpres Jalan Daerah sesuai arahan Bapak Presiden untuk difokuskan men-support ketahanan pangan. Jadi memang tematiknya tahun ini lebih-lebih ke ketahanan pangan,” kata Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, program IJD 2025 dilaksanakan secara bertahap. Tahap 1 mencakup 234 kegiatan dengan total panjang penanganan 711,02 km jalan dan 148,42 meter jembatan. Pelaksanaan Tahap 1 ini telah melibatkan lebih dari 14.333 tenaga kerja lokal.

Sementara itu, IJD Tahap 2 terdiri dari 193 kegiatan, yang mencakup 567,73 km jalan dan 6,8 meter jembatan. Tahap kedua ini tercatat menyerap lebih dari 8.562 tenaga kerja lokal.

Lebih lanjut, Menteri Dody menambahkan bahwa program IJD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik jalan, tetapi juga dirancang untuk memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitar.

“Program IJD bukan hanya memperbaiki jalan, tetapi juga membuka akses ekonomi baru. Infrastruktur jalan yang mantap akan memperlancar distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas logistik, dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah,” tutur Menteri Dody.

Kehadiran IJD sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengurangi backlog (kesenjangan) tingkat kemantapan jalan di Indonesia. Saat ini, tingkat kemantapan Jalan Nasional telah mencapai 95,22%, sementara jalan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, masih berada pada angka 69,64%.

Melalui Program IJD, pemerintah berkomitmen memperkecil kesenjangan tersebut. Lebih dari 70% alokasi program diarahkan untuk mendukung kawasan pangan nasional. Adapun sisanya difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata, industri, dan transmigrasi.

Diharapkan, peningkatan efisiensi distribusi bahan pangan dan hasil produksi daerah dapat memperkuat fondasi menuju swasembada pangan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles