Pemerintahan daerah di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam masa pandemi Covid-19. Salah satu contoh krisis kepemimpinan daerah adalah pengelolaan anggaran keuangan daerah yang tidak efektif. Contoh kasus yang terjadi di Sumatera Barat adalah pembelian mobil dinas gubernur dan wakil gubernur sebesar Rp 34 miliar dan pembangunan rumah dinas untuk ketua DPRD Sumbar. Kasus lainnya adalah jual beli jabatan dan honorarium untuk bupati Jember dan beberapa perangkat dinas.
Kasus-kasus tersebut menggunakan anggaran keuangan daerah yang jumlahnya sangat fantastis. Pemerintah daerah menjawab dengan justifikasi legalistis, tetapi menurut KPPOD, jika kepala daerah membaca dan memahami konstitusi dan peraturan perundang-undangan, maka mereka harus lebih bijak dalam pengelolaan anggaran.
Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan harus mampu mengelola anggaran dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlu diadakan reformasi dalam sistem pengelolaan anggaran daerah untuk menghindari keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. (Nita Aryanti Manullang)
