Nakulanews.id- Tulang Bawang Barat– Sepi bak kuburan dan perlu adanya evaluasi terhadap 6 dinas yang berada dikomplek tiyuh (desa) Panaragan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta). Jum’at, 05/07/2024
Hal tersebut dikatakan Suhadi Hasan yang merupakan salah sala satu warga kelurahan Panaragan Jaya, kecamatan Tulang Bawang Tengah, kabupaten setempat. Dirinya juga mengatakan sangat menyayangkan terhadap oknum pejabat dari 6 dinas yang berada dikomplek kantor dinas Panaragan yang tidak satupun pegawainya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berada dikantor pada hari dan jam kerja yaitu Jum’at pukul 09:00 hingga pukul 11:00 wib yang merupakan jam kerja.
Hasil pantauan di lokasi 6 dinas tersebut seluruh ruangan kosong dan tertutup rapat. Nampak pekerja seorang wanita mengenakan pakaian biasa disalah satu kantor dinas peternakan dan dinas pertanian menghindari kamera wartawan. Ketika ditanya diam dan tidak bicara seperti orang bisu.
Pada kantor dinas peternakan dan Perkimta juga sama halnya. Kantor sepi dan pintu tertutup rapat. Hanya ada satu Pol PP yang berpakaian dinas, ketika ditanya wartawan mengatakan semua pegawai sedang apel di pemda hingga siang hari.
Dengan adanya hal tersebut menurut Suhadi Hasan perlu adanya evaluasi oleh PJ bupati Tubaba M. Firsada kepada bawahannya, yaitu dinas terkait atau OPD serta satker yang ada agar Tubaba kedepan dapat lebih baik.
“Saya berharap PJ bupati Tubaba dapat mengevaluasi kinerja bawahannya. Mereka ini para pegawai ASN digaji oleh negara melalui APBD. Kerja yang benerlah jangan bermalas- malasan. Masak satupun staf yang berstatus ASN di 6 kantor ini yaitu dinas DLH, peternakan, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, dan Perkimta semuanya kosong. Pintu tertutup semua kadis, Kabid, kasi, dan staff kosong tidak ada ditempat”
“Apapun alasan kegiatan diluar masak satupun staff tidak ada. Ini kantor pemerintah apa kuburan? Janganlah bekerja semau- maunya kasian masyarakat bayar pajak, dan lainnya salah satunya untuk membayar mereka. Dinas- dinas ini ada anggaran DAK, DAU, dan lain-lain nilainya ratusan juta dan milyaran. Saya selaku masyarakat mendukung dan desak inspektorat untuk panggil semua pejabat yang ada di dinas ini untuk di periksa dan diberi sanksi kedisiplinan”
“Dan saya juga meminta kejaksaan dibawah Kajari yang baru agar dapat Periksa mereka tentang pengunaan anggaran mereka dari tahun 2021, 2022, dan 2023 karena disitu banyak sekali temuan BPK RI tentang pengunaan anggaran yang tidak sesuai berdasarkan Lebar Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dari tahun Ketahun “Ujarnya Suhadi Hasan selaku masyarakat Tubaba geram. (*)
