NakulaNews, Jakarta – Pemilu 2024 sudah di depan mata. Merupakan hal yang lumrah apabila menjelang kontestasi pemilu, temperatur politik akan menghangat, sebagai indikasi dinamika demokrasi. Terkait hal ini, Wapres berpesan agar segenap elemen bangsa mampu mewujudkan demokrasi yang matang.

“Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mengedepankan ide, gagasan, dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Peresmian Pembukaan Habibie Democracy Forum, di hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/11/2023).

Pendewasaan demokrasi, lanjutnya, antara lain dilakukan dengan memberikan literasi dan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Pembangunan demokrasi hendaknya juga menjadi komitmen kolektif yang mampu merangkul keberagaman warga bangsa.

“Dengan begitu, partisipasi aktif warga negara sebagai satu penanda kematangan demokrasi juga akan terus meningkat,” ungkap Wapres.

Ia berharap, tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,93% pada 2019, dapar meningkat pada 2024 kelak. Oleh karena itu, Wapres meminta agar segenap masyarakat menghindari 3 isu krusial yang akan menghambat proses peningkatan kualitas dan pendewasaan demokrasi di Indonesia.
“Pertama, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi seputar pemilu. Lalu, politik identitas, serta politik uang,” ujar Wapres mewanti-wanti.

Ia juga menambahkan, proses demokrasi yang lebih baik akan membawa kemajuan bagi bangsa di masa depan.

“Mari ciptakan tahun 2024 sebagai momentum untuk membangun lanskap politik dan demokrasi lebih baik demi kemajuan bangsa di masa depan,” imbaunya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center (THC) Ilham Habibie mengatakan bahwa demokrasi bukanlah suatu hal yang statis. Diperlukan kerja sama dari semua elemen bangsa untuk terus menjaga semangat demokrasi.

“Demokrasi harus selalu dibarengi dengan civil society yang kuat, yang proaktif dan  kolaboratif, mau membangun bersama pemerintahannya dan sektor-sektor lainnya,” ungkap Ilham.

Putra sulung mendiang B.J. Habibie ini juga menuturkan, Habibie Democracy Forum (HDF) 2023 merupakan forum yang diinisiasi oleh The Habibie Center dengan mengangkat tema “Memperluas Ruang Sipil untuk Demokrasi yang Lebih Kuat di Indonesia dan Kawasan”.

Agenda HDF terdiri dari serangkaian diskusi politik yang bertujuan meningkatkan literasi politik masyarakat, dan menghasilkan rekomendasi serta mendorong kerja sama antar pemangku kepentingan.

“Komitmen, dedikasi , dan semangat Bapak B.J. Habibie dalam membangun demokrasi, kita harapkan dapat menginspirasi,” pungkas Ilham.
(DMA/RJP, BPMI Setwapres – ARS)

NakulaNews, Kota Bekasi Rabu, 15 November 2023 – Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 440/7654/Dinkes.set tentang peningkatan kewaspadaan terhadap Mpox (monkeypox) di Kota Bekasi.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan Klinik).

Saat ini, Mpox (Monkeypox) merupakan emerging zoonosis yang disebabkan virus Monkeypox (anggota genus Orthopoxvirus dalam keluarga Poxviridae). Penyakit ini dapat bersifat ringan dengan gejala yang berlangsung sekitar 2 – 4 minggu, namun dapat berkembang menjadi berat hingga kematian (Case Fatality Rate 3- 6%).

Penularan kepada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan orang ataupun hewan yang terinfeksi,atau melalui benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut.

Mpox pernah ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) pada tanggal 23 Juli 2022 dan status PHEIC telah dicabut pada tanggal 11 Mei 2023.

Meskipun demikian,kasus masih terus dilaporkan oleh berbagai negara. Jumlah akumulatif kasus sejak 1Januari 2022 hingga 26 September 2023 sebanyak 90.618 kasus dengan 157 kematian yang dilaporkan dari 115 negara. Dua regional yang melaporkan kasus paling banyak pada bulan September yaitu Pasifik Barat (51,9%) dan Asia Tenggara (18,1%).

Sumber: PPID Dinkes Kota Bekasi – ARS

NakulaNews, Jakarta – Di sela-sela kunjungan ke Higher Judicial Institute, Universitas Imam Muhammad Ibn Saud untuk melihat dan meninjau pelaksanaan Diklat Ekonomi Syari’ah yang diikuti 35 orang hakim peradilan agama, Senin 13 November 2023.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., beserta delegasi dan 35 peserta memenuhi undangan Duta Besar RI untuk Arab Saudi, di Riyadh, Dr. Abdul Azis Ahmad yang dalam kesempatan tersebut didampingi para Diplomat dan pejabat KBRI.

Dalam pertemuan tersebut beberapa isu yang dibicarakan adalaha terkait dengan kerjasama hukum antara Indonesia dan Arab Saudi, permasalahan hukum Warga Negara Indonesia (WNI) di Riyadh, dan kemungkinan program penyelesaian permasalahan tersebut.

Pertemuan dimulai dengan pembahasan tentang kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan di Arab Saudi.

Ketua Mahkamah Agung menekankan kerjasama yang erat antara lembaga-lembaga peradilan akan memperkuat fondasi hukum dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi Masyarakat di kedua negara yang berada di wilayah masing-masing.

Ketua Mahkamah Agung juga menggarisbawahi pentingnya berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam rangka meningkatkan pemahaman hakim-hakim di kedua negara tentang sistem hukum masing-masing. “Kerjasama ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas para hakim, tetapi juga akan menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif untuk warga negara kita,” tambahnya.

PERMASALAHAN HUKUM WNI DI RIYADH

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Arab Saudi menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di Riyadh.

Ketua Mahkamah Agung memperoleh informasi terkini mengenai berbagai kasus hukum yang dihadapi oleh WNI, termasuk isu-isu seperti kontrak kerja, hak-hak pekerja, identisa hukum dan perkawinan dan permasalahan hukum lainnya.

Duta Besar memberikan pemahaman lebih lanjut tentang konteks hukum di Arab Saudi yang sering kali berbeda dengan sistem hukum di Indonesia.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi WNI yang mungkin tidak sepenuhnya memahami aturan dan prosedur hukum di negara tempat mereka bekerja.

Dalam konteks perjanjian kerja, menjadi sorotan utama terkait dengan kondisi kontrak yang mungkin kompleks dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

Duta Besar menjelaskan “Ketidakjelasan ketentuan, durasi, serta hak dan kewajiban pekerja seringkali menjadi sumber ketidakpastian yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.”

Perbincangan pun mengulas hak-hak pekerja, mencakup aspek-aspek seperti upah, jam kerja, serta kondisi kerja yang aman dan layak.

Hal ini menjadi esensial mengingat perlunya melindungi hak-hak pekerja Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi.”bahkan ada WNI yang tidak diberikan gajih lebih dari 10 tahun” ungkapnya.

Lebih jauh, permasalahan hukum lainnya yang cukup krusial adalah masalah ketidakjelasan atau perbedaan dalam pengakuan status perkawinan di bawah hukum Arab Saudi yang juga menjadi bagian penting dari permasalahan identitas hukum.

Permasalahan ini melibatkan penanganan legal atas perkawinan WNI di bawah yurisdiksi Arab Saudi, yang mungkin memerlukan penyesuaian atau penerapan hukum yang lebih tepat. Perbincangan mengenai status hukum perkawinan juga mencakup isu warisan, perceraian, harta Bersama, hak asuh anak, hak-hak keuangan, dan tanggung jawab keluarga.

Ketua Mahkamah Agung membuka kemungkinan untuk penyelesaian masalah ini dengan mengadakan program sidang itsbat nikah.

Dalam upaya mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI di Riyadh, Ketua Mahkamah Agung RI dan perwakilan dari Kedutaan Besar RI bersama-sama membahas kemungkinan program yang dapat dilakukan.

Ketua Mahkamah Agung RI menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi program-program tersebut. “Kami berharap melalui kolaborasi ini, permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI di Riyadh dapat diatasi dengan lebih efektif, dan mereka dapat merasakan perlindungan hukum yang lebih baik di negara tempat mereka bekerja,” katanya.

Pertemuan ini menandai langkah awal dalam membangun kerjasama yang lebih erat antara lembaga-lembaga hukum Indonesia dan Arab Saudi, serta memberikan solusi konkret untuk permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI di Riyadh. (ARS)